Jakarta - Pemerintah merespons soal kekhawatiran waralaba lokal terhadap masuknya 16 waralaba dari Amerika Serikat ke Indonesia. Rencananya perizinan dari waralaba asing akan diperketat dengan persyaratan yang tinggi.

IDirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan mengenai waralaba asing seperti negara lain.

Kementerian Dalam Negeri menilai keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan masih sangat minim. Pelayanan publik belum standar dan mekanisme pengaduan belum ada. "Pemerintah telah menetapkan standar pelayanan minimal dalam beberapa bidang dan perlu segera menetapkan SPM di bidang lain. Bila tidak menerapkan, sanksi dan mekanisme pengaduannya perlu dirumuskan," tutur Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pembangunan Saut Situmorang dalam di sela-sela seminar nasional tentang sistem penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah di Jakarta, Senin (12/12/2011).

Saut memberi contoh, bila pemda tidak menjalankan, pelayanan publik sesuai standar, semestinya ada sanski. Misalnya, pemerintah pusat mengambil alih layanan itu. Implikasinya mutu pelayanan terjamin dan kredibilitas pemda dipertanyakan.

Jakarta, 12 Oktober 2011 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tanggal 12 Oktober 2011 menyelenggarakan acara penyerahan penghargaan “Investment Award” bagi 7 (tujuh) Provinsi Terbaik Bidang Penanaman Modal (Regional Champions) Tahun 2011 dan bagi 3 (tiga) Kabupaten dan 3 (tiga) Kota sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Terbaik Tahun 2011.

Investment Award diadakan dalam rangka memberikan apresiasi atas kebijakan dan komitmen daerah dalam peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan penanaman modal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia. Penghargaan Investment Award ini dilakukan setiap tahun dengan tema yang berbeda sebagai bagian dari pembinaan Pemerintah kepada perangkat daerah di bidang penanaman modal daerah melalui berbagai program fasilitasi seperti pelatihan bagi peningkatan kompetensi aparatur pelayanan di daerah, dan dukungan sarana/prasarana agar seluruh daerah berupaya lebih meningkatkan penanaman modal di daerahnya.