Form Login



Layanan Online

BP2T
Bidang Perekonomian
Bidang Pembangunan
Bidang Kesra
Web Admin

Skype Me™! Voip Videophone

 

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini18
mod_vvisit_counterKemarin23
mod_vvisit_counterPekan ini164
mod_vvisit_counterPekan lalu228
mod_vvisit_counterBulan ini840
mod_vvisit_counterBulan Lalu989
mod_vvisit_counterKeseluruhan28255
sejak Februari 2010

 

Hari Hari Penting

Libur Nasional dan Cuti bersama 2012

Jejak Pendapat

Bagaimana pelayanan di BP2T Kota Magelang?
 

Newsflash

BP2T Kota Magelang selama tahun 2010 telah mengeluarkan sebanyak 2.530 izin/non izin.

Link Web Perijinan

Selamat Datang di Website BP2T Kota Magelang
Survey IKM BP2T Kota Magelang Tahun 2011 Raih Hasil "Memuaskan" Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi BP2T   
Rabu, 04 Januari 2012 07:38

Image Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan secara berkala. Survey yang dilakukan di BP2T Kota Magelang merupakan survey yang ke-5 sejak tahun 2007. Untuk tahun 2011, BP2T Kota Magelang meraih nilai 79,815, yang berarti masuk dalam kategori nilai kualitatif kepuasan “Memuaskan” dengan nilai huruf “B”.

 

Laporan Hasil Survey IKM BP2T Kota Magelang selengkapnya dapat diunduh pada tautan ini.

 

Lanjutnya...
 
Izin Waralaba Asing akan Diperketat Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi BP2T   
Selasa, 20 Desember 2011 19:50

ImageJakarta - Pemerintah merespons soal kekhawatiran waralaba lokal terhadap masuknya 16 waralaba dari Amerika Serikat ke Indonesia. Rencananya perizinan dari waralaba asing akan diperketat dengan persyaratan yang tinggi.

 

IDirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan mengenai waralaba asing seperti negara lain.

 

Terakhir diperbarui : Selasa, 20 Desember 2011 19:54
Lanjutnya...
 
Keterlibatan Publik Minim dalam Pembuatan Kebijakan Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi BP2T   
Selasa, 13 Desember 2011 07:05

ImageKementerian Dalam Negeri menilai keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan masih sangat minim. Pelayanan publik belum standar dan mekanisme pengaduan belum ada. "Pemerintah telah menetapkan standar pelayanan minimal dalam beberapa bidang dan perlu segera menetapkan SPM di bidang lain. Bila tidak menerapkan, sanksi dan mekanisme pengaduannya perlu dirumuskan," tutur Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pembangunan Saut Situmorang dalam di sela-sela seminar nasional tentang sistem penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah di Jakarta, Senin (12/12/2011).

 

Saut memberi contoh, bila pemda tidak menjalankan, pelayanan publik sesuai standar, semestinya ada sanski. Misalnya, pemerintah pusat mengambil alih layanan itu. Implikasinya mutu pelayanan terjamin dan kredibilitas pemda dipertanyakan.

Lanjutnya...
 
BKPM Menyerahkan Penghargaan Investment Award 2011 Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi BP2T   
Selasa, 18 Oktober 2011 07:55

ImageJakarta, 12 Oktober 2011 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tanggal 12 Oktober 2011 menyelenggarakan acara penyerahan penghargaan “Investment Award” bagi 7 (tujuh) Provinsi Terbaik Bidang Penanaman Modal (Regional Champions) Tahun 2011 dan bagi 3 (tiga) Kabupaten dan 3 (tiga) Kota sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Terbaik Tahun 2011.

 

Investment Award diadakan dalam rangka memberikan apresiasi atas kebijakan dan komitmen daerah dalam peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan penanaman modal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia. Penghargaan Investment Award ini dilakukan setiap tahun dengan tema yang berbeda sebagai bagian dari pembinaan Pemerintah kepada perangkat daerah di bidang penanaman modal daerah melalui berbagai program fasilitasi seperti pelatihan bagi peningkatan kompetensi aparatur pelayanan di daerah, dan dukungan sarana/prasarana agar seluruh daerah berupaya lebih meningkatkan penanaman modal di daerahnya.

 

Terakhir diperbarui : Selasa, 18 Oktober 2011 07:57
Lanjutnya...
 
Masuk 'Investment Grade', Indonesia Kini Setara Negara Maju Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi BP2T   
Jumat, 16 Desember 2011 05:19

ImageLembaga pemeringkat, Fitch Ratings menaikkan peringkat Indonesia dari 'BB+' menjadi 'BBB-' dengan outlook stabil atau berarti sudah berada di 'Investment Grade'. Posisi ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju lainnya.

 

"Iya, naik ke investment grade," jelas Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto, Kamis (15/12/2011). "Kita sekarang setara dengan hampir semua negara maju. Kita menyalip Filipina yang 3 tahun lalu ratingnya masih di atas kita," tambah Rahmat lagi. Rahmat mengatakan, negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat saat ini memang berada di investment grade, namun peringkatnya lebih tinggi yakni 'AA'.

 

Terakhir diperbarui : Jumat, 16 Desember 2011 05:20
Lanjutnya...
 
Satpol PP Rajin Razia Reklame Tak Berizin Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi BP2T   
Senin, 31 Oktober 2011 14:01

ImageKOTA- Keberadaan baliho yang tidak mengantongi izin dan telah habis masa tayangnya di Kota Magelang menambah pekerjaan bagi Satuan Polisi Pamong Praja. Pasalnya, walau berjalan beberapa bulan, penertiban baliho ilegal tersebut juga belum selesai.

 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang, Singgih Indri Panggana,mengatakan, hingga saat ini penertiban baliho dan spanduk di Kota Magelang menghabiskan waktu dan kinerja para anggotanya. Pasalnya, keberadaannya semakin hari semakin bertambah. Dia juga mengatakan, sulit untuk menjumlah baliho dan spanduk yang tidak berizin. Pasalnya, keberadaan baliho tersebut batasan waktunya tidak berlangsung lama.

 

Terakhir diperbarui : Senin, 31 Oktober 2011 14:02
Lanjutnya...
 
Investement Award 2011 untuk 13 Daerah Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi BP2T   
Selasa, 18 Oktober 2011 07:36

ImageSebanyak 13 daerah menerima Investment Regional Award 2011 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) karena dinilai sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk kepentingan penanaman modal. Penerima penghargaan dimaksud terdiri dari tujuh provinsi, tiga kabupaten dan tiga kota.

 

Ketujuh provinsi tersebut adalah Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sumatera Barat. Untuk kabupaten, penghargaan diberikan kepada Rokan Hulu – Riau (Peringkat I), Indragiri Hulu – Riau (Peringkat II) dan Ogan Komering Ilir – Sumatera Selatan (Peringkat III). Sedangkan ketiga kotamadya, penghargaan dari BKPM itu diraih Pare-pare – Sulawesi Selatan (Peringkat I), Dumai – Riau (peringkat II) dan Surakarta – Jawa Tengah (Peringkat III).

 

Terakhir diperbarui : Selasa, 18 Oktober 2011 07:40
Lanjutnya...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 11
Copyright © 2012 BP2T Kota Magelang