|
Ditulis oleh Redaksi BP2T
|
|
Senin, 26 Maret 2012 14:15 |
|
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Azwar Abubakar menyampaikan soal rencana pemerintah untuk menghapuskan retribusi jasa pelayanan umum pemerintah. Salah satunya adalah retribusi pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan perizinan lainnya. Hal ini disampaikan Azwar Abubakar yang saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Rabu, 21 Maret.
Saat Sidak di tempat tersebut, Azwar yang didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Supomo Guntur dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Andi Oddang Wawo. Menteri juga berbincang-bincang dengan sejumlah staf di loket pelayanan perizinan Dinas Tata Ruang dan Bangunan lalu meninggalkan kantor yang terletak di gabungan dinas-dinas Pemkot Makassar ini.
|
|
Lanjutnya...
|
|
Ditulis oleh Redaksi BP2T
|
|
Senin, 06 Februari 2012 07:50 |
|
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, untuk mempercepat peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik, pemerintah akan melakukan penilaian dan pemeringkatan pelayanan publik di seluruh kabupaten, kota, provinsi, kementerian dan lembaga di seluruh Indonesia yang tersebar di sekitar 600 instansi pemerintah.
Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendorong pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah untuk berkompetisi dalam meningkatkan pelayanan, baik kepada masyarakat maupun pelayanan perijinan bagi dunia usaha. “Penilaian tidak hanya dilakukan bagi unit pelayanan atau daerah yang melaporkan kinerjanya. Tetapi ibarat anak sekolah, semua murid harus diuji,” ujarnya ketika memberikan keynote speech pada acara peluncuran laporan subnational doing business di Indonesia 2012, di Jakarta, Selasa (31/1).
|
|
Terakhir diperbarui : Rabu, 15 Februari 2012 13:34 |
|
Lanjutnya...
|
|
Ditulis oleh Redaksi BP2T
|
|
Selasa, 20 Desember 2011 19:50 |
|
Jakarta - Pemerintah merespons soal kekhawatiran waralaba lokal terhadap masuknya 16 waralaba dari Amerika Serikat ke Indonesia. Rencananya perizinan dari waralaba asing akan diperketat dengan persyaratan yang tinggi.
IDirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan mengenai waralaba asing seperti negara lain.
|
|
Terakhir diperbarui : Selasa, 20 Desember 2011 19:54 |
|
Lanjutnya...
|
|
|
Ditulis oleh Redaksi BP2T
|
|
Rabu, 15 Februari 2012 13:35 |
|
Semua jenis perizinan yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar segera dilimpahkan kepada PTSP yang di masing-masing daerah. Pasalnya, hingga kini masih banyak pemda yang sudah memiliki PTSP, tapi urusan perijinan masih tersebar di berbagai instansi.
Akibatnya, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah terbentuk di hampir seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, manfaatnya belum banyak dirasakan oleh masyarakat, serta dunia usaha. “Pembentukan PTSP diharapkan dapat mengikuti semua kaidah pelayana terpadu satu pintu, sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang terukur,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Wiharto saat memberikan pengarahan pada rapat koordinasi dan fasilitasi PTSP se wilayah DIY, 9 Februari 2012. Rakor ini dimaksudkan untuk mengkaji PTSP sebagai salah satu intrumen obyektif terhadap peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik di daerah.
|
|
Terakhir diperbarui : Rabu, 15 Februari 2012 13:39 |
|
Lanjutnya...
|
|
Ditulis oleh Redaksi BP2T
|
|
Rabu, 04 Januari 2012 07:38 |
|
Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan secara berkala. Survey yang dilakukan di BP2T Kota Magelang merupakan survey yang ke-5 sejak tahun 2007. Untuk tahun 2011, BP2T Kota Magelang meraih nilai 79,815, yang berarti masuk dalam kategori nilai kualitatif kepuasan “Memuaskan” dengan nilai huruf “B”.
Laporan Hasil Survey IKM BP2T Kota Magelang selengkapnya dapat diunduh pada tautan ini.
|
|
Lanjutnya...
|
|
Ditulis oleh Redaksi BP2T
|
|
Jumat, 16 Desember 2011 05:19 |
|
Lembaga pemeringkat, Fitch Ratings menaikkan peringkat Indonesia dari 'BB+' menjadi 'BBB-' dengan outlook stabil atau berarti sudah berada di 'Investment Grade'. Posisi ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju lainnya.
"Iya, naik ke investment grade," jelas Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto, Kamis (15/12/2011). "Kita sekarang setara dengan hampir semua negara maju. Kita menyalip Filipina yang 3 tahun lalu ratingnya masih di atas kita," tambah Rahmat lagi. Rahmat mengatakan, negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat saat ini memang berada di investment grade, namun peringkatnya lebih tinggi yakni 'AA'.
|
|
Terakhir diperbarui : Jumat, 16 Desember 2011 05:20 |
|
Lanjutnya...
|
|