Main menu

Perintah Kapolri ke Jajaran di Daerah: Kita Bantu Investasi, Jangan Dipersulit

Kapolri meminta jajaran kepolisian di daerah untuk menjaga dan menjamin keamanan investasi. Saat ini ada 10 provinsi yang menjadi prioritas dalam menjaga keamanan investasi.

10 provinsi itu adalah di Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

"Oleh karena itu, saya berharap ke jajaran kepolisian di 10 daerah utama sasaran investasi tadi, kita buka iklim yang bagus, kita bantu jangan dipersulit. Kalau ada permasalahan, dicari solusi yang tepat. Jangan sampai investornya lari," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dalam penandatanganan kerja sama keamanan investasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Polri, di Kantor BKPM, Senin (19/9/2016).

"Jangan sampai investor dikasih janji bagus, di bawahnya banyak hambatan. Kami melihat peran dari polri sangat penting di sana untuk jaminan keamanan dan hukum. Sehingga ada beberapa kawasan industri atau objek vital yang kita berikan pengamanan khusus," lanjut Tito.

Selain itu, dipetakan pula 7 masalah yang berpotensi mengancam investasi. Pertama, konflik tenaga kerja karena masuknya tenaga kerja asing yang lebih kompetitif. Kedua, mata rantai mafia pertanahan seperti pemalsuan sertifikat, penyerobotan, termasuk potensi masalah kepemilikan properti tenaga kerja asing.

Ketiga, praktik korupsi dan pungutan liar dalam proses investasi. Keempat, aksi massa terutama masyarakat sekitar kawasan yang merasa wilayahnya terganggu akibat aktivitas industri khususnya akibat polusi.

Kelima, masuknya barang larangan atau terbatas yang meningkat, disertai pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan wewenang dalam sistem pengawasannya.

Keenam, potensi terhadap perkembangan kejahatan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan penyimpangan transaksi keuangan, kemunculan sistem pembayaran baru, meningkatnya kecurangan dalam bisnis dan investasi, maupun penyimpangan terkait izin investasi. Ketujuh, ketersediaan infrastruktur.

Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Sanny Iskandar menambahkan, ada beberapa hal yang mengganggu iklim berinvestasi di Indonesia selama ini terkait keamanan. Seperti pemaksaan untuk membongkar barang-barang, dan adanya pemaksaan dari pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan limbah ekonomis.

Selain itu, aksi demo yang dilakukan oleh serikat pekerja atau buruh, yang kebanyakan ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu.

"Dampaknya orang kerja nggak tenang karena mengganggu pikiran dan konsentrasi kerja. Jadi diharapkan ada perhatian yang lebih lah dari pemerintah, baik dari BKPM dan Polri untuk bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif," tandasnya.

sumber : detik finance

FacebookTwitter RSS