Main menu

Strategi Pemerintah Sederhanakan Izin Investasi

Persoalan perizinan di Indonesia masih menjadi hambatan bagi investasi dalam negeri. Secara umum, terdapat beberapa masalah dalam perizinan berusaha di Indonesia. Terkait hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya melakukan Sosialisasi dan Konsultasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Hotel Four Point, Makassar, Rabu, (27/9/2017).

Staf Ahli Kemenko Perekonomian bidang Peningkatan Daya Saing Nasional Bambang Adi Winarso yang hadir dalam sosialisasi ini menyebutkan perizinan di beberapa instansi pemerintahan belum menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang akan memicu masalah lainnya, seperti pelayanan yang parsial dan tidak terintegrasi.

Kemudian, proses perizinan sekuensial juga disebutnya masih menemui kendala. Pelayanan perizinan model tersebut dianggap menyusahkan. "Izin itu sebaiknya prosesnya dipermudah. Bukan substansinya yang dipermudah, tapi prosesnya, jangan sampai masyarakat belum memulai berusaha, tetapi sudah kesulitan dalam hal perizinan. Belum lagi, sejumlah oknum yang memanfaatkan proses perizinan untuk meraup keuntungan. Apalagi izinnya diperdagangkan, itu yang bahaya. Makanya kita lakukan penyederhanaan," tutur Bambang.

Masalah selanjutnya, kata Bambang, sejumlah pelayanan perizinan lambat untuk menerapkan metode atau sistem online. Penyederhanaan pelayanan perizinan, salah satuny dilakukan dengan menggunakan aplikasi mobile. Biaya dan waktu perizinan juga masih menjadi kendala.

"Potensi investasi dunia cukup besar dari data tahun 2012-2015, namun hanya 2 persen yang mampir ke Indonesia, kita lihat pula yang mengajukan izin investasi tapi realisasinya rendah, faktor perizinan menjadi concern, menyangkut ketidakpastian kapan terbit izin dan besar biayanya, molor rencana investasinya, akibat proses yang berbelit-belit," tambah Bambang.

Bambang menyebutkan kebijakan yang diinginkan Presiden Joko Widodo mendorong dunia usaha bekerja lebih cepat. Hambatan perizinan disederhanakan, direformasi dan distandarisasi serta bagaimana mematuhi perizinan tapi tidak membebani para pelaku usaha.

Guna mengatasi masalah perizinan, Kementerian Koordinat Bidang Perekonomian pun merumuskan sebuah konsep percepatan pelaksanaan berusaha dari memberi izin menjadi melayani seperti melakukan pengawalan penyelesaian perizinan yang diberlakukan di semua level pemerintahanan pusat, provinsi, dan kota/kabupaten.

Menerapkan sistem checklist pada daerah tertentu yang melakukan kegiatan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus, FTZ (Foreign-Trade Zones), KI (Kawasan Industri), KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), tanpa menunggu kelengkapan perizinan.

Selain itu melakukan langkah debirokratisasi dengan menghilangkan pengulangan rekomendasi/perizinan. Reformasi perizinan peraturan berusaha bagi para pelaku usaha yang ingin mengurus izin, lebih sederhana, cepat, murah, dan pasti. Termasuk menerapkan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik.

 

Sumber : Detik Finance

FacebookTwitter RSS