Main menu

Sosialisasi Penanaman Modal bagi Investor Kota Magelang

Kota Magelang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang melaksanakan kegiatan sosialisasi penanaman modal bagi Investor di Kota Magelang. Kegiatan dilaksanakan di RM Kebon Semilir Kota Magelang pada hari Selasa, 26 Juni 2018 dan dihadiri oleh Investor/Pengusaha di Kota Magelang. Narasumber yang dihadirkan pada acara ini adalah Didik Subiantoro, SE., MM. dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Acara dibuka dengan sambutan oleh Sekretaris DPMPTSP Kota Magelang, Drs. Priyono. Dalam sambutannya, Sekretaris DPMPTSP menyampaikan bahwa sosialisasi dimaksud antara lain untuk meningkatkan wawasan Investor terkait perkembangan peraturan yang berlaku, percepatan berusaha dengan Online Single Submission atau disebut OSS, serta kepatuhan pengusaha dalam menjalankan kewajibannya terkait laporan LKPM.

Sesuai dengan Peraturan BKPM No 13 tahun 2017, Prosedur investasi dibedakan atas lokasi usaha dan bidang usaha. Peraturan tersebut merubah peraturan sebelumnya, yaitu Perka BKPM No 14 tahun 2015 dimana dalam ketentuan lama tersebut, prosedur investasi tidak dibedakan atas lokasi usaha dan bidang usaha.

Hak Penanaman Modal, sesuai dengan PERKA BKPM No 14 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara  Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, antara lain : kepastian hak, hukum dan perlindungan, Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha, hak pelayanan dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan. Kewajiban Penanaman Modal, sesuai dengan PERKA BKPM No 14 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara  Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, antara lain Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), membuat dan menyampaikan LKPM, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal, meningkatkan kompetensi tenaga kerja WNI melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan perundang-undangan, menyelenggarakan  pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja WNI sesuai peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing, mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber  daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

FacebookTwitter RSS