Main menu

Forum PTSP Minta Penyempurnaan Layanan OSS

Magelang – Penyempurnaan dan perbaikan sistem Online Single Submission (OSS) diminta bisa secepatnya dilakukan, menyusul masih banyak Kabupaten/ Kotayang kesulitan untuk mengaksesnya.  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroni, maka izin berusaha wajib diproses melalui OSS.  Namun, masih ada kementerian/ lembaga yang belum menyelesaikan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).

Ketua Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Suparjan mengungkapkan, usulan kepada pemerintah pusat tersebut dilakukan untuk memaksimalkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mendorong investasi di daerah melalui perizinan berusaha secara elektronik yang dinilai sangat strategis.  Namun implementasinya setelah dikeluarkan aturan baru itu masih perlu ditingkatkan secara efektif, khususnya dalam pelayanan izin berbantuan.

“Pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri diharapkan bisa mengeluarkan surat edaran bahwa daerah tetap memproses perizinan yang merupakan pemenuhan komitmen izin usaha atau izin komersial sesuai kewenangannya di dalam sistem pelayanan masing-masing.”  Ujar Suparjan yang juga Kepala DPMPTSP Kabupaten Kendal itu pada “Rakkorpimda Penanaman Modal Provinsi Jateng” di Magelang, akhir pekan lalu.

Kepala Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, I Ktut Hadi Priatna menjelaskan, keluhan yang dirasakan Kabupaten/ Kota itu juga dialami daerah lain.  Harus diakui sistem OSS membutuhkan akses atau bandwidth internet yang stabil dan aplikasi di komputer dengan versi yang sudah ter-update.  Kebutuhan untuk pendampingan teknis ini nantinya akan dilakukan supaya DPMPTSP Kabupaten/ Kota bisa lebih memahami.

Kepala DPMPTSP Jateng, Prasetyo Aribowo menambahkan, secara teknis memang banyak poin yang harus didalami betul oleh Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang ada.  Namun demikian sistem OSS yang diluncurkan pada 9 Juli lalu, diharapkan bisa memberikan kemudahan berusaha dan menjadi momentum percepatan dalam investasi.

“Dengan OSS ini bukan berarti peran PTSP di daerah dihilangkan karena masih ada perizinan yang dikelola Kabupaten/ Kota”, katanya.

Sumber :

FacebookTwitter RSS