Main menu

Izin Gangguan

  1. Dasar hukum
  1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan.
  2. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 201 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
  1. Persyaratan
 A. Perusahaan Industri :

  1. Fotokopi KTP atau tanda bukti diri pemohon;
  2. Fotokopi NPWP;
  3. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
  4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (untuk perusahan bukan perorangan);
  5. Fotokopi Sertifikat tanah;
  6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan sesuai peruntukannya atau Bukti telah mengajukan IMB yang dibuktikan dengan Surat Tanda Pembayaran;
  7. Rancangan tata letak instalasi mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri;
  8. Denah lokasi tempat usaha;
  9. Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada disekitar lokasi;
  10. Legalisasi dari Kepala Kelurahan dan Camat;
  11. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, pembuatan Dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
  12. Asli Izin Gangguan Lama (untuk perubahan / perpanjangan).
  13. Surat perjanjian sewa kontrak jika tempat usaha merupakan sewa/kontrak.
 B. Perusahaan Non Industri :
  1. Denah situasi tempat usaha;
  2. Fotokopi KTP atau tanda bukti diri pemohon;
  3. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
  4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (untuk perusahaan bukan perorangan);
  5. Fotokopi Sertifikat atas tanah;
  6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan sesuai peruntukannya atau Bukti telah mengajukan IMB dan dibuktikan dengan Surat Tanda Pembayaran;
  7. Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada disekitar lokasi;
  8. Legalisasi dari Kepala Kelurahan dan Camat;
  9. Fotocopy NPWP.
  10. Surat perjanjian sewa kontrak jika tempat usaha merupakan sewa/kontrak.
 C. Perusahaan Tower :
  1. Fotokopi Surat Izin Lokasi/ Izin Prinsip;
  2. Fotokopi KTP Penanggungjawab Perusahaan;
  3. Fotokopi NPWP Perusahaan yang bersangkutan;
  4. Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
  5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus Badan Hukum;
  6. Fotokopi Sertifikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah, bukti perolehan/penguasaan atas tanah;
  7. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan sesuai peruntukannya atau Bukti telah mengajukan IMB dan dibuktikan dengan Surat Tanda Pembayaran;
  8. Gambar denah situasi tempat usaha;
  9. Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada disekitar lokasi;
  10. Legalisasi dari Kepala Kelurahan dan Camat;
  11. Surat Keterangan/ Rekomendasi dari Dan LANUD;
  12. Surat Keterangan/ Rekomendasi  dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
  13. Surat Pernyataan/ kesanggupan menanggung resiko yang ditimbulkan Tower;
  14. Kuasa dari Perusahaan;
  15. Fotokopi surat Kewarganegaraan Republik Indonesia atau Ganti Nama bagi warga Negara Republik Indonesia keturunan Asing;
  16. Asli Izin Gangguan Lama (untuk perubahan / perpanjangan).
  17. Surat perjanjian sewa kontrak jika tempat usaha merupakan sewa/kontrak.
  1. Sistem, mekanisme dan prosedur
  1. Pendaftaran berkas permohonan.
  2. Penelitian berkas permohonan dan syarat-syarat lainnya.
  3. Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan.
  4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan penentuan besaran retribusi.
  5. Pembayaran retribusi.
  6. Penerbitan SK/Sertifikat Izin.
  7. Penyerahan SK/Sertifikat Izin
  1. Jangka waktu penyelesaian
Maksimal 7 hari kerja.
  1. Biaya/tarif
Hasil perkalian tarif retribusi Rp. 15.000,- dengan :
  1. Indeks golongan jenis usaha.
  2. Lokasi tempat usaha/kelas jalan.
  3. Luas tempat usaha.
  4. Tenaga kerja.
  5. Penggunaan mesin (PK).
  6. Jumlah kendaraan.
  7. jumlah hewan piaraan.
  1. Produk pelayanan
Izin Gangguan.
  1. Sarana  prasarana dan atau fasilitas
  1. Formulir-formulir
  2. Peralatan Kantor.
  3. Stopmap.
  4. Ruang Tunggu.
  5. Meja Pelayanan.
  6. Perangkat komputer dan printer.
  7. Kendaraan survey.
  8. Tempat pengarsipan.
  1. Kompetensi pelaksana
Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Masyarakat/ pelanggan/ customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T, petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T.  Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.  Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait.
  1. Jumlah pelaksana
Petugas Tim Teknis : 9 orang
  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun.
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa :
  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV.
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian.
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K.
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelayanan
  1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  2. Prevalensi jumlah aduan
  3. Rapat Tinjauan Manajemen
  4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

 

FacebookTwitter RSS