Main menu

Izin Usaha Toko Modern

 

  1. Dasar hukum
  1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Penataan,Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
  2. Peraturan Walikota Magelang Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
  1. Persyaratan
 Persyaratan memperoleh IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan  :
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
  2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, kecuali bagi yang telah beroperasi sebelum berlakunya perda No. 6 tahun 2011
  3. Rekomendasi dari instansi yang membidangi perdagangan.
  4. Fotokopi surat izin prinsip/skrk dari Walikota.
  5. Fotokopi  surat izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah.
  6. Fotokopi surat Izin Gangguan (HO).
  7. Fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan  (IMB).
  8. Fotokopi akte pendirian perusahaan atau cabang perusahaan yang dilegalisir.
  9. Program kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM.
  10. Surat pernyataan kesanggupan melaksanan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
  11. Surat pernyataan atas kebenaran dokumen penyaratan bermaterai 6000
  12. Untuk PMA melampirkan Copy izin dari PM
  13. Bagi toko modern yang non jaringan melampirkan surat pernyataan non jaringan bermaterai 6000
  14. Fotokopi UKL/UPL/Amdal yang disahkan Dinas Lingkungan Hidup dan / atau Izin Lingkungan

Persyaratan memperoleh IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain:

  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
  2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (kecuali non jaringan).
  3. Fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern.
  4. Fotocopi akte pendirian perusahaan atau cabang perusahaan yang dilegalisir.
  5. Program kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM.
  6. Surat pernyataan kesanggupan melaksanan dan mematuhi ketentuan yang berlaku bermaterai 6000.
  7. Surat pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan bermaterai 6000
  8. Fotokopi HO
  9. fotokopi UKL/UPL/Amdal yang disahkan Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Izin Lingkungan.
  1. Sistem, mekanisme dan prosedur
  1. Pendaftaran berkas permohonan.
  2. Penelitian berkas permohonan dan syarat-syaratnya.
  3. Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan.
  4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
  5. Penerbitan SK/Sertifikat Izin.
  6. Penyerahan SK/Sertifikat Izin
  1. Jangka waktu penyelesaian
Maksimal 5 hari kerja.
  1. Biaya/tarif
Rp. 0,-.
  1. Produk pelayanan

IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan)

IUTM (Izin Usaha Toko Modern)
  1. Sarana  prasarana dan atau fasilitas
  1. Formulir-formulir
  2. Peralatan Kantor.
  3. Stopmap.
  4. Ruang Tunggu.
  5. Meja Pelayanan.
  6. Perangkat komputer dan printer.
  7. Kendaraan survey.
  8. Tempat pengarsipan.
  1. Kompetensi pelaksana
Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Masyarakat/ pelanggan/ customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T, petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T.  Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.  Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait.
  1. Jumlah pelaksana
Petugas Tim Teknis : 6 orang
  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun.
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa :
  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV.
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian.
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K.
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelayanan
  1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  2. Prevalensi jumlah aduan
  3. Rapat Tinjauan Manajemen
  4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

 

FacebookTwitter RSS