Main menu

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

  1. Dasar hukum
  1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol/ Minuman Keras
  2. Keputusan Walikota Nomor 6 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian SIUP MB.
  3. Peraturan Daerah Kota Magelang No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
  4. Peraturan Walikota Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011
  1. Persyaratan
Pengecer Minuman Beralkohol dalam hal Toko Bebas Bea (TBB)
  1. mengisi formulir SIUP-MB
  2. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan
  3. Fotokopi Surat Izin TBB dari Menteri Keuangan
  4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  6. akte pendirian dan pengesehan hukum HAM (untuk PT)
  7. Fotokopi KTP atau tanda bukti diri pemohon
  8. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 buah

Penjual Langsung Untuk Diminum
  1. Mengisi Surat Permintaan (SP) SIUP-MB
  2. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin Usaha Tetap Hotel / Restoran
  3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  5. Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan
  6. Fotocopy pengesahan hukum HAM (untuk PT)
  7. Fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan
  8. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 buah

Penjual Langsung Untuk diminum khusus Hotel berbintang 3, 4 dan 5 serta Restoran dengan Tanda Talam kencana dan Talam Selaka
  1. Mengisi Surat Permintaan (SP) SIUP-MB
  2. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin Usaha Tetap Hotel / Restoran
  3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  5. Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan
  6. Fotocopy pengesahan hukum HAM (untuk PT)
  7. Fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan
  8. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 buah
  1. Sistem, mekanisme dan prosedur
  1. Pendaftaran berkas permohonan.
  2. Penelitian berkas permohonan dan syarat-syaratnya.
  3. Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan.
  4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
  5. Penerbitan SK/Sertifikat Izin.
  6. Penyerahan SK/Sertifikat Izin
  1. Jangka waktu penyelesaian
Maksimal 5 hari kerja.
  1. Biaya/tarif
Struktur  dan  besarnya  tarif  Retribusi  Izin  Tempat  Penjualan  Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut : 
  1. Toko jamu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  2. Hotel bintang 3 (tiga) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  3. Hotel bintang 4 (empat) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  4. Hotel bintang 5 (lima) sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  5. Restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  6. Bar  termasuk  Pub  dan  Klab  malam  sebesar  Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
Pendaftaran  ulang  dikenakan  tarif  Retribusi  sebesar  100% (seratus persen) dari tarif Retribusi.
  1. Produk pelayanan
Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  1. Sarana  prasarana dan atau fasilitas
  1. Formulir-formulir
  2. Peralatan Kantor.
  3. Stopmap.
  4. Ruang Tunggu.
  5. Meja Pelayanan.
  6. Perangkat komputer dan printer.
  7. Kendaraan survey.
  8. Tempat pengarsipan.
  1. Kompetensi pelaksana
Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Masyarakat/ pelanggan/ customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T, petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T.  Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.  Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait.
  1. Jumlah pelaksana
Petugas Tim Teknis : 9 orang
  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun.
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa :
  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV.
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian.
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K.
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelayanan
  1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  2. Prevalensi jumlah aduan
  3. Rapat Tinjauan Manajemen
  4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

 

FacebookTwitter RSS