Main menu

Izin Trayek dan Kartu Pengawasan

 

  1. Dasar hukum
  1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan.
  2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
  1. Persyaratan
 A. Surat Izin Trayek
  1. Fotokopi STNK berlaku.
  2. Fotokopi  Buku Uji Kendaraan berlaku.
  3. SK Trayek Lama ( Untuk Perpanjangan ).
  4. Fotokopi KTP Pemilik Izin.
  5. Fotokopi Kartu Pengawasan lama.
  6. Fotokopi Jasa Raharja.
  7. Surat Keterangan/Rekomendasi dari DPC Organda Kota Magelang.
 B. Kartu Pengawasan
  1. Fotokopi STNK berlaku.
  2. Fotokopi  Buku Uji Kendaraan berlaku.
  3. Fotokopi SK Trayek berlaku
  4. Fotokopi Kartu Pengawasan lama.
  5. Fotokopi Jasa Raharja.
  6. Surat Keterangan/Rekomendasi dari DPC Organda Kota Magelang.
 C. Izin Insidental
  1. Fotokopi STNK berlaku.
  2. Fotokopi Buku Uji berlaku.
  3. Fotokopi Kartu Pengawasan.
  A. Surat Izin Trayek/ Izin Insidental
  1. Pendaftaran berkas permohonan.
  2. Penelitian berkas permohonan dan syarat-syaratnya.
  3. Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan.
  4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan penentuan besaran retribusi.
  5. Pembuatan Surat Izin Trayek.
  6. Pemberitahuan kepada pemohon dan pembayaran retribusi.
  7. Penyerahan Surat Izin Trayek
B. Kartu Pengawasan
  1. Pendaftaran berkas permohonan.
  2. Penelitian berkas permohonan dan syarat-syaratnya.
  3. Berkas dikirim ke Dishubkominfo untuk dikaji apabila disetujui berkas di proses untuk penerbitan Kartu Pengawasan yang baru, apabila tidak disetujui berkas di kirim ke bagian proses untuk dikembalikan kepada pemohon dan diberi surat penolakan.
  4. Pembuatan Kartu Pengawasan.
  5. Pemberitahuan kepada pemohon dan pembayaran retribusi.
  6. Penyerahan Kartu Pengawasan
  1. Jangka waktu penyelesaian

Surat Izin Trayek   : Maksimal 14 hari kerja.
Kartu Pengawasan : Maksimal 6 hari kerja.
Izin Insidental        : 1 Hari kerja.

  1. Biaya/tarif
Surat Izin Trayek   : Rp. 50.000,-.
Kartu Pengawasan : Rp. 15.000,-
Izin Insidental        : Rp. 10.000,-
  1. Produk pelayanan

Surat Izin Trayek    
Kartu Pengawasan  
Izin Insidental

  1. Sarana  prasarana dan atau fasilitas
  1. Formulir-formulir
  2. Peralatan Kantor.
  3. Stopmap.
  4. Stiker masa berlaku.
  5. Ruang Tunggu.
  6. Meja Pelayanan.
  7. Perangkat komputer dan printer.
  8. Kendaraan survey.
  9. Tempat pengarsipan.
  1. Kompetensi pelaksana
Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Masyarakat/ pelanggan/ customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T, petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T.  Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.  Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait.
  1. Jumlah pelaksana
Petugas Tim Teknis : 7 orang
  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun.
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa :
  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV.
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian.
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K.
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelayanan
  1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  2. Prevalensi jumlah aduan
  3. Rapat Tinjauan Manajemen
  4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

 

FacebookTwitter RSS