Main menu

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

  1. Dasar hukum
  1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.
  2. Keputusan Walikota Magelang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Garis Sempadan Bangunan.
  3. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
  1. Persyaratan
Persyaratan umum:
  1. Fotokopi KTP atau tanda bukti diri pemohon.
  2. Surat Kuasa bermaterai apabila pengurusan IMB dilakukan oleh selain pemohon IMB
  3. Fotocopy bukti kepemilikan tanah/bukti perolehan tanah/ penguasaan atas tanah (surat hibah/ surat keterangan waris/ perjanjian atau akta sewa)
  4. Bukti pembayaran PBB tahun berjalan
  5. Gambar Kontruksi Bangunan ( Denah, tampak depan/samping, potongan melintang/ memanjang,denah lokasi) yang sudah diteliti dan direkomendasi oleh instansi teknis terkait.
  6. Perhitungan konstruksi beton/ baja ( untuk bangunan bertingkat/ rangka atap baja/ tower)
  7. Surat persetujuan pemilik tanah dan tetangga, dilengkapi fotocopy KTP, berita acara sosialisasi warga sekitar radius tower yang diketahui oleh RT, RW, Lurah setempat dan dilampiri fotocopy KTP (untuk menara)
  8. Perjanjia sewa menyewa tanah ( untuk tanah yang sewa)
  9. Surat kematian, keterangan waris dan fotocopy KTP waris
  10. dokumen lain yang dipersyaratkan

persyaratan tambahan untuk IMB Tempat Usaha/ Rumah Makan/ Hotel/ Rumah Kos/ Menara dll

  1. Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahannya nuntuk perusahan yang berbadan hukum dan SK Kemenhukam ( untuk PT)
  2. Surat Keterangan Rencana kota ( SKRK) dari Instansi terkait
  3. Rekomendasi Lalu Lintas dari Instansi terkait
  4. Dokumen lingkunga dan/atau Izin lingkungan dari instansi terkait
  5. Rekomendasi dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ( untuk bangunan Rumah Makan, Restaurant, Cafe, Hotel, Rumah Kos/ Pemondokan) dan PHRI
  6. Rekomendasi LANUD
  7. Test Tanah/ Hammer test/ Sondir tanah
  8. Surat jaminan asuransi keamanan dan surat pernyataan dari pernyataan dari pemilik menara untuk menanggung resiko atas keberadaan menara
  9. Surat pernyataan bersedia bongkar dan hibah untuk menara telekomunikasi
  10. Untuk bangunan rumah ibadah Rekomendasi dari FKUB dan Kementerian Agama, daftar nama dan KTP pengguna/ jemaah rumah ibadah paling sedikit 90 orang, serta persetujuan dari masyarakat paling sedikit 60 orang dan disahkan oleh kelurahan setempat
  11. Denah lokasi dan gambar konstruksi reklame untuk bangunan reklame
  12. Surat pernyataan kekuatan konstruksi reklame untuk bangunan reklame
  1. Sistem, mekanisme dan prosedur
  1. Pendaftaran berkas permohonan.
  2. Penelitian berkas permohonan dan syarat-syaratnya.
  3. Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan.
  4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan penentuan besaran retribusi.
  5. Pembayaran retribusi.
  6. Pembuatan SK untuk ditandatangani Walikota, melalui Bagian Hukum dan TU Sekda, atau SK yang ditandatangani Kepala BP2T.
  7. Pembuatan Kutipan SK berupa sertifikat.
  8. Penyerahan SK.
  1. Jangka waktu penyelesaian
Maksimal 14 hari kerja
  1. Biaya/tarif
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011
  1. Produk pelayanan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  1. Sarana prasarana dan atau fasilitas
  1. Formulir-formulir
  2. Peralatan Kantor.
  3. Stopmap.
  4. Stiker masa berlaku.
  5. Ruang Tunggu.
  6. Meja Pelayanan.
  7. Perangkat komputer dan printer.
  8. Kendaraan survey.
  9. Tempat pengarsipan
  1. Kompetensi pelaksana
Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Masyarakat/ pelanggan/ customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T, petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait.
  1. Jumlah pelaksana
Petugas Tim Teknis : 6 orang
  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun.
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa :
  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV.
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian.
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K.
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelayanan
  1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  2. Prevalensi jumlah aduan
  3. Rapat Tinjauan Manajemen
  4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

 

FacebookTwitter RSS