Main menu

Pemindahtanganan Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional

  1. Dasar hukum
  1. Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
  2. Peraturan Daerah Kota Magelang No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
  3. Peraturan Walikota Magelang No. 57 Tahun 2012 tentang Tata Cara Daftar Ulang Izin Penempatan dan Pemindahtanganan Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional
  1. Persyaratan
  1. Fotokopi KTP
  2. Surat Keterangan dari UPTD Pasar.
  3. Fotokopi SK Izin Pemakaian Tempat Dasaran yang lalu
  4. Izin Pemakaian Dasaran Kios / Los  yang  Asli
  5. Surat Keterangan Pelunasan Retribusi dari UPTD  Pasar diketahui Dinas Pengelolaan  Pasar
  6. Surat Jual  Beli  yang  disahkan Dinas Pengelolaan Pasar atau  Notaris (untuk  Jual  Beli)
  7. Surat  Sewa  menyewa  yang disahkan Dinas Pengelolaan  Pasar  atau Notaris (untuk  Sewa)
  8. Surat Keterangan  ahli waris yang disepakati semua ahli waris diketahui Lurah dan Camat, serta  surat  kematian   (untuk  waris)
  9. Surat Pernyataan hibah yang diketahui oleh Lurah dan  Camat (untuk  hibah)
  10. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
  1. Sistem, mekanisme dan prosedur
  1. Pendaftaran berkas permohonan.
  2. Penelitian berkas permohonan dan syarat-syarat lainnya.
  3. Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan.
  4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan penentuan besaran retribusi.
  5. Penerbitan SK/Sertifikat Izin.
  6. Penyerahan SK/Sertifikat Izin
  1. Jangka waktu penyelesaian
Maksimal 5 hari kerja.
  1. Biaya/tarif
Rp. 0,-
  1. Produk pelayanan
Pemindahtanganan Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional
  1. Sarana  prasarana dan atau fasilitas
  1. Formulir-formulir
  2. Peralatan Kantor.
  3. Stopmap.
  4. Ruang Tunggu.
  5. Meja Pelayanan.
  6. Perangkat komputer dan printer.
  7. Kendaraan survey.
  8. Tempat pengarsipan.
  1. Kompetensi pelaksana
Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Masyarakat/ pelanggan/ customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T, petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T.  Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.  Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait.
  1. Jumlah pelaksana
Petugas Tim Teknis : 10 orang
  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun.
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa :
  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV.
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian.
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K.
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelayanan
  1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  2. Prevalensi jumlah aduan
  3. Rapat Tinjauan Manajemen
  4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

 

FacebookTwitter RSS